'Mandulnya' Pengawasan dan Koordinasi Instansi Vertikal, Sebabkan Judi Tembak Ikan Menjamur di Karo

KARO - Maraknya judi mesin tembak ikan di Tanah Karo saat ini, akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi vertikal. Aparat penegak hukum, dituding tak berdaya untuk bertindak tegas. 

Buktinya, Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo terkesan 'Diam', yang menyebabkan aktifitas judi meningkat hingga ke pelosok desa.

Baca juga: Bawa Lari Uang Perusahan, Karyawan Indomaret di Kabanjahe Diringkus Polisi

Masyarakat menilai, faktor yang menjadi pengaruh kegagalan pengawasan judi karena dikelola oknum berseragam hijau (TNI). Kedua, diduga adanya 'Kongkalikong' diantara pelaku judi dan petinggi APH.

"Kalau soal tak berani, itu sudah gak masuk akal. Udah cakap 'Kotor' kap kerina, terlalu banyak diayun agar tak kena sorot. Jelas-jelas titik lokasi judi udah tumbuh subur bak diberi pupuk. Itupun polisi enggan bertindak, " ujar sumber yang dapat dipercaya, Minggu (12/01-2025) Siang di Kabanjahe.

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Menanggapi itu, longgarnya pengawasan perjudian oleh instansi vertikal seperti Kodim 0205/TK, Subdenpom 1-2/I dan Polres Tanah Karo dianggap sudah tak rasional lagi.

"Diberita yang kami baca kemarin, katanya personil Sudenpom sempat menghubungi oknum-oknum TNI itu melalui telepon tapi tak diterge. Kan itu udah gak masuk diakal atau logika. Bisa kin Polisi Militer sebagai satuan penegakan hukum di institusi TNI diacuh oknum TNI nakal?, " ujar seorang aktifis penggiat pembangunan, Maklum Purba (52).

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

Menurutnya, jika perjudian dibiarkan tumbuh subur di Tanah Karo, memicu masalah sosial. Dampak negatifnya sangat begitu luas terhadap masyarakat.

"Dampak negatifnya seperti kerugian finansial, terganggu psikologis, tindak kriminal meningkat dan terjadi kasus perceraian. Apakah aparat penegak hukum tega melihat itu?, " jelasnya.

Baca juga: KPK Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Ade Yasin Dkk Lengkap

Sementara, sambungnya lagi, APH terkesan melakukan pembiaran. Padahal sudah menjadi tugas mereka untuk melakukan penindakan hukum terhadap yang melanggar hukum.

"Ada apa ini semua? atau ada apanya. Namun, jika hingga dalam Minggu ini tidak juga diclearkan judi di Karo. Kita akan lakukan koordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat untuk turun ke jalan, " pungkas Purba mengakhiri.

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Seperti diketahui sebelumnya, Komandan Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe, Kapten CPM, Sutanto Juliardi yang dikonfirmasi wartawan. Hingga detik ini belum juga merespon terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI.

Begitu juga dengan Dandim 0205/TK Letkol Inf Ahmad Afrian Rangkuti dan Kapolres Tanah Karo melalui Kasat Reskrim AKP Rasmaju Tarigan.

Pesan singkat yang dikirim, Minggu (12/01-2025) sekira pukul 10:00 WIB belum dibalas. Artinya, masyarakat bisa menilai sendiri dibalik gagalnya pengawasan dan ketegasan APH terhadap pelaku judi.

(Anita Theresia Manua)